Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dilakukan dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah melalui Program Nasional Pemberdaryaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Sasaran utama adalah berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

Program ini di rancang tidak hanya untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma, tetapi di titik beratkan bagaimana upaya memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama membangun daerahnya, terutama warga miskin yang memerlukan bantuan, baik bantuan rehab rumah agar lebih layak dan sehat, jambanisasi (pembuatan WC), pembuatan saluran air hujan, pengerasan jalan sampai dengan pinjaman untuk mendukung usaha yang dijalankannya. Untuk itu, bantuan langsung mandiri (BLM) hanya akan diberikan sebesar 70% dari anggaran yang diajukan, sisanya dibebankan kepada masyarakat maupun penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi kendala, baik kendala teknis, kendala manusia maupun kendala operasional lainnya di lapangan. Mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan proyek sampai dengan penyusunan laporan pertanggung jawaban (LPJ). Petugas pemantau yang biasa di sebut faskel diharapkan mampu menangani berbagai kendala yang ada, namun kenyataannya belum termanfaatkan secara maksimal, hal ini dikarenakan wilayah kerja faskel yang luas dalam satu kecamatan.